Walikota Andrei Angouw, Gelar Rapat dengan Bappenda, Minta Wajib Pajak “Kumabal” ditindaki

Berita, Nasional55 views

BeritanyaIndonesia.com- Walikota Manado Andrei Angouw melakukan rapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Manado diruang Rapat Walikota.

Pun ada berbagai hal yang dibahas terkait evaluasi pengenaan pajak di Kota Manado khususnya perbandingan target dan retribusi daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Ikut dalam pembahasan ini Kepala Bapenda Steven Donald Rende SH,MH serta para pejabat teknis lainnya.

Informasi menyebutkan yang menjadi pembahasan adalah target 2022 dan target 2023 tentang pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB, BPHTB serta PPJ PLN dan Non PLN.

Orang nomor satu di Kota Manado ini lebih banyak bertanya soal realisasinya termasuk apa kendala-kendala dilapangan. Bahkan Walikota pilihan rakyat ini mencari tahu soal wajib pajak yang lalai kewajibannya untuk di list dan nantinya diberi punishment, bukan hanya sekedar teguran lagi apabila sudah terjadi berkali-kali.

“Kita harus punya strategi untuk mencapai target tahun 2023. Dan pembayar pajak yang besar-besar menjadi perhatian Walikota untuk dipush agar mereka taat aturan,” ucap Andrei.

Lebih jauh katanya, segala masalah dilapangan harus bisa dianalisa agar target-target Pendapatan Pajak Daerah dapat terpenuhi.

Disamping itu juga Walikota juga stresing soal retribusi parkir terutama kepada para pengelola Parkir yang ada di PD Pasar serta mall-mall seperti Megas Mas, Mantos, Bahu Mall, Marina Plaza, Jumbo, Pasar Segar, Lotte Mart, Grand Kawanua City, Blue Banter, MBW, Rumah Sakit serta tempat-tempat usaha lainnya yang menyediakan jasa parkir.

“Soal parkir ini, saya menyarankan agar hal ini bisa diidentifikasi per titik/lokasi parkir. Dan nominal dan angka-angka yang ada tertera dalam data administrasi harus diketahui supaya kita tidak berandai-andai,” tegas Walikota.

Bahkan soal PBB Walikota ikut menanyakan target dengan melihat penilaian individu serta pemutahiran luas bangunan.

“Data-data PBB yang sudah tersedia segera dieksekusi supaya kita dapat mengetahui capaian kita sudah sejauh mana.” tandasnya.

Pun hal-hal lain yang ikut dibahas adalah soal NJOP, BPHTB, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN dan Non PLN. Bahkan diakhir pembahasan Walikota sangat berharap agar Bapenda melakukan pemutahiran sistem kerja dalam kaitan dengan peningkatan pajak daerah agar kerja hebat kedepan dapat lebih efektif dan efisien.

(Rogam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *