BeritanyaIndonesia.com- Benny Parasan sang Ketua DPC-Partai Gerindra Kota Manado yang nota bene merupakan pendukung pasangan Walikota AA-RS pada Pilwako 2020 lalu, kian getol bahkan all out menyikapi persoalan kemasyarakatan.
Buktinya, lelaki berkulit hitam yang lebih dikenal dengan sapaan “Tua” ini mengkritisi Pengantar Walikota yang berbeda dengan buku perubahan APBD 2024 yang nantinya disahkan akan berempilikasi hukum.
“Harus ada kejelasan kenapa pembacaan nota keuangan Walikota ada defisit sebesar Rp 15 miliar tapi saat ini neraca berimbang.” tukasnya.
Menurutnya Ini penting nantinya agar team TAPD terutama kepala (BPKAD) kenapa harus ada seperti ini. Dan kami di (DPRD) meligitimasi sesuai yang benar. Bahkan kalau ada anggota DPRD berdiam diri maka orang orang jahat akan melakukan ini. “Saya kira ini sangat penting kami sampaikan. Jadi kami minta berita acara, KUA-PPAS bisa dirobah dan ditambahkan tetapi tetap defisit jangan ada main-main karena tidak sesuai dengan pertanggung jawaban Walikota.” pungkasnya.
Menyikapi pernyataan itu Harke Tulenan Asisten Tiga Pemkot Manado yang masuk dalam team (TAPD) mengatakan, terkait defisit kalau memang perlu ada kejelasan nanti disampaikan oleh Kepala (BPKAD) Bart Assa, Msc,PhD.
Tak pelak Bart Assa dengan senyum serta segudang pengalamanpun menguraikan sedikit sekaligus mengklarifikasi pernyataan bung Benny Parasan, bahwa semua pendapatan belanja dan pembiayaan melalui SIPD, tidak mungkin ada rekayasa tangan-tangan jahil yang merobah tidak sesuai dengan mekanisme.” tuturnya.
Lelaki yang dicap “jago” dalam mengelolah keuangan daerah ini menambahkan, defisit ini menyangkut surplus pendapatan dan belanja belum termasuk pembiayaan. Dan yang dimaksud pak Walikota defisit Rp 15 miliar itu adalah pendapatan belanja dan pembiayaan SILPA tahun berjalan. Dan perlu dicari solusi sehingga tahun berkenan berimbang menjadi nol. Karena Pendapatan dan belanja yang berkurang Rp 18 miliar.
“Pendapatan belanja satu kesatuan, ada Rp 280 miliar pinjaman daerah . Namun tertutupi dalam pembiayaan sehingga Silpa menjadi nol. Apalagi APBD perobahan angka-angkanya kami tarik dan skenariokan beberapa waktu lalu. ” Tegas Assa.
Tatkala mendengar pernyataan itu Benny Parasan pun berkoar bahwa kenapa waktu defisit tidak disampaikan, tapi tiba-tiba masuk dalam proses pembahasan ? apa karena sudah seimbang dengan pembiayaan dan kegiatan. Dan kami meluruskan jangan sampai menjebak Walikota dan Wakil Walikota. Karena semua ini ada konsekwensi hukum sebab menyangkut keuangan daerah dan kami melihat sudah ada persoalan sehingga seharusnya lembaga ini sebelum dirobah KUA-PPAS jangan dulu dibahas sebab kita defisit sebesar Rp 15 miliar dan tiba tiba sudah berimbang, koar Benny dengan raut wajah kecut.
Mendengar pernyataan bung Benny Parasan, Interupsi dari sesama Anggota dewanpun bermunculan.
“Jangan buat runcing masalah dan tak perlu ada balas pantun, agar suasana kondusif. Apalagi APBD ini ada pendapatan, belanja dan APBD induk 2022 sudah nol cuman memang ada defisit berupa pembiayaan yang didapat dari hutang daerah PEN, dan utang belum terjadi tapi sudah dimasukan dalam SPAM “Memang ada defisit tapi sudah ditutupi dengan pembiayaan.” bela Lilly.
Sementara itu pentolan partai Golkar Dolfie Angkouw berkoar dan mendukung pernyataan bung Benny Parasan bahwa, harus kita akui bersama banyak syarat lampiran yang tidak disertakan, kalau anggaran defisit seperti apa dan itu sudah diatur.
“Persoalannya kita tidak menjalani jalan itu padahal sesuai PP 12 tahun 2019 jelas mengatur KUA-PPAS sampai pada jumlah pegawai, pejabat menjadi lampiran dokumen APBD Perobahan. Dan kalau ikut itu kita akan kembali semua dari nol sebab banyak yang harus kita masukan dokumen kalau berdasarkan PP 12 tahun 2019 turunan dari Permendagri 77 tahun 2020, tegas Dolfie.
Merasa dipojokan oleh sesama Anggota Dewan dua Srikandi moncong putih Jeane Laluyan dan Jeane Sumilat (2JL) tak tinggal diam.
“Perlu diketahui kami tidak pura-pura membahas, semua poenya cara metode yang berbeda terkait kesejahteraan masyarakat. Dan kita harus berhati-hati jangan sampai Walikota dan Wakil Walikota terjerumus.” Kata Laluyan.
Diapun menegaskan intinya kami disini tidak pernah ambil sepersenpun dalam pembahasan disini. Dan perbedaan ini harus kita satukan sambil duduk bersama bicara baik-baik dan tidak perlu dilebarkan lagi karena masih ada beberapa SKPD yang antri.” tandas Ketua Pertina Manado ini.
Tak mau tinggal diam Jeane Sumilat, Srikandi Moncong Putih asal daerah pemilihan Sario Malalayang berkoar, saya sekilas saja bahwa duduk dibanggar kami poenya tanggung jawab, bahwa sampai kiranya dewan terhormat melakukan pembahasan sesuai peraturan yang berlaku. Jadi ini hasil pembahasan badan anggaran. Dan pernyataan Lilly Walandha saya setuju karena timbulnya defisit pembiayaan dan penerimaan dari pendapatan dan belanja. Dan itu sudah kita jadikan nol dan pembahasan itu harus kita klopkan dengan TAPD.
“Kami juga merasa tersinggung dengan pernyataan beberapa anggota dewan,” pungkas Sumilat.
(Rogam)
